Lokakarya Multistakeholder Forum di Kabupaten Lampung Timur Perkuat Program Desa Migran EMAS

Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu daerah lokus pelaksanaan program Desa Migran EMAS melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, serta lembaga internasional. Upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan Lokakarya Multistakeholder Forum yang diselenggarakan sebagai ruang koordinasi dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran beserta keluarganya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Desa Migran EMAS yang bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Lakpesdam PBNU. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola migrasi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat desa melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan sosial bagi calon pekerja migran, pekerja migran, maupun keluarga yang ditinggalkan.

Lokakarya menghadirkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, OPD terkait, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, komunitas perempuan, hingga perwakilan masyarakat desa dampingan. Forum ini menjadi wadah diskusi bersama untuk mengidentifikasi tantangan migrasi pekerja, memperkuat koordinasi layanan, serta menyusun langkah strategis dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Lampung Timur.

Dalam kegiatan tersebut, peserta membahas berbagai isu penting seperti peningkatan akses informasi migrasi aman, penguatan ekonomi keluarga migran, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta pengembangan desa yang responsif terhadap persoalan migrasi. Selain itu, lokakarya juga mendorong pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem perlindungan sosial yang terintegrasi di tingkat desa.

Program Desa Migran EMAS sendiri menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola isu migrasi secara lebih terstruktur. Melalui pendekatan berbasis komunitas, desa didorong agar mampu memberikan pendampingan kepada calon pekerja migran sejak tahap persiapan keberangkatan, masa bekerja, hingga purna migrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko perdagangan orang, kekerasan, maupun persoalan sosial lainnya yang kerap dialami pekerja migran.

Kerja sama dengan GIZ memberikan dukungan teknis dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola program, sementara Lakpesdam PBNU berperan dalam penguatan pemberdayaan masyarakat, pendidikan sosial, serta pengorganisasian komunitas di tingkat akar rumput. Kolaborasi tersebut menjadi contoh nyata bagaimana kemitraan antara lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah dapat menghadirkan solusi yang lebih komprehensif bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyambut positif pelaksanaan lokakarya ini dan berharap forum multipihak yang telah terbentuk dapat terus berlanjut sebagai media koordinasi dan advokasi kebijakan. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, program Desa Migran EMAS diharapkan mampu menciptakan desa yang lebih mandiri, aman, dan berdaya bagi keluarga pekerja migran.

Melalui Lokakarya Multistakeholder Forum ini, Kabupaten Lampung Timur menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola migrasi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia secara lebih optimal di tingkat desa.